Gardaanimalia.com - Melihat tingginya angka konflik antara satwa liar dengan manusia yang terjadi, Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat Resor Agam mendorong pembentukan peraturan daerah (Perda). Hal ini disampaikan langsung oleh Kepala Resor KSDA Agam, Ade Putra, pada Senin (24/5/2021) kepada Wakil Bupati Aham, Irwan Fikri, pada saat acara koordinasi dan silaturahmi di kantor wakil bupati.

"Perlu adanya regulasi yang jelas dengan tujuan untuk melindungi satwa beserta habitatnya," tegas Ade seperti dikutip dari laman iNews.

Peraturan terkait pengelolaan kawasan konservasi maupun penanganan konflik antara manusia dan satwa liar sangat dibutuhkan. Terlebih lagi, selama periode Januari hingga 24 Mei 2021 saja, BKSDA Sumbar Resor Agam sudah mencatat 11 konflik manusia dan satwa.

Baca juga: Kasus Jual Beli Burung Kakatua Maluku di Sidoarjo Ternyata Libatkan Oknum TNI AL

Konflik itu sebagian besar melibatkan satwa-satwa dilindungi yang sudah langka, yakni harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae), beruang madu (Helarctos malayanus), buaya muara (Crocodylus porosus), dan macan dahan (N. nebulosa). Angka itu sudah hampir sama dengan konflik yang terjadi sepanjang tahun 2020 silam yaitu sebanyak 13 konflik.

Ade melihat sejauh ini belum ada pemerintah kabupaten dan kota di Sumatera Barat yang memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang perlindungan dan pelestarian satwa. Padahal menurutnya, ini merupakan bagian dari mitigasi pencegahan konflik satwa dan manusia di mana pemda dapat mengambil perannya secara langsung.

Menanggapi hal ini, Wakil Bupati Agam menyatakan dukungannya. Irwan mengatakan bahwa ia sangat mendukung lahirnya perda yang dapat mengantisipasi konflik antara satwa dan manusia yang cukup sering terjadi di Agam. Ia menyadari bahwa wilayah Agam memang memiliki kawasan hutan cagar alam dan muara yang masih banyak dihuni oleh satwa liar.