Gardaanimalia.com - Setidaknya sembilan ekor gajah diketahui terbantai oleh sindikat perburuan dan perdagangan gading gajah yang terjadi di PT RAPP. Masyarakat sipil tuntut hukuman berat agar menimbulkan efek jera.
Menjelang tuntutan, Koalisi Untuk Gajah pelalawan mendesak Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Pelalawan memberikan tuntutan maksimal terhadap terdakwa pembunuhan dan perdagangan gading gajah sumatera (Elephas maximus sumatranus) yang saat ini bergulir di Pengadilan Negeri (PN) Pelalawan.
Koalisi menilai para terdakwa adalah sindikat terorganisir dan telah terhubung sejak lama. Terdakwa Rito Armanda yang berperan sebagai penembak gajah dan pemilik senjata, mengaku telah membunuh sembilan ekor gajah sejak 2024 hingga Januari 2026.
Direktur Eksekutif Yayasan Taman Nasiona Tesso Nilo Yuliantony menegaskan bahwa kehilangan sembilan gajah jantan di satu kantong merupakan kerugian luar biasa bagi populasi gajah di Tesso Nilo.
“Bayangkan berapa banyak penurunan kemampuan reproduksi gajah-gajah di sana. Ini bisa mengarah kepada kepunahan,” paparnya dalam rilis, Selasa (10/11/2026).
Setelah gajah terbunuh di tangan Rito bersama para penembak lainnya, yaitu Samsul dan Jamil, gading yang diperoleh dijual kepada terdakwa Fadly.
Fadly telah memiliki rekam jejak dalam perkara kejahatan ini. Ia tercatat sebagai residivis kasus serupa pada 2015. Saat itu, PN Bengkalis menjatuhkan hukum satu tahun penjara kepada Fadly. Ia adalah pemodal, penyedia senjata, sekaligus penampung gading satwa dilindungi itu.
Selain Fadly, residivis lain yang terlibat dalam kasus ini adalah Angky. Ia pernah mendapat vonis satu tahun penjara di PN Kuantan Singingi pada 2022. Saat itu, Angky berperan sebagai pembeli gading gajah.
Koalisi Untuk Gajah Pelalawan khawatir, jika tuntutan pidana tidak maksimal, perburuan gajah akan kembali terulang. Sebagaimana Fadly dan Angky yang tidak jera dengan vonis yang sebelumnya mereka dapatkan.
“Harus ada mekanisme selain hukuman pidana yang dapat memastikan efek jera bagi para pelaku,” tutur Aktivis For Gajah Rahman, Fitriani Dwi Kurniasari, yang merupakan anggota koalisi.
Selain pemburu, ada beberapa kelompok peran yang bekerja dalam sindikat ini. Ali Butir Chan, Arif Rahman Hakim, Angky Cahyo Saputro, Johannes Sapta Trijaka, dan Hendro Ari Bowo berperan sebagai perantara gading gajah.
Selain Fadly, terdakwa lain yang berperan sebagai penadah gading adalah Hermansyah Yunus, Feri Suprianto, Muhamad Rahayudi, dan Sendie Antonio.
Dua terdakwa lain bertugas sebagai perantara penjualan senjata, yaitu Sulaiman dan Lukas.
Selain didakwa karena kejahatan terhadap satwa dilindungi, terdakwa Rito Armanda, Fadly, dan Samsul, juga didakwa atas kepemilikan senjata api.
Hal lain yang disoroti oleh Koalisi Untuk Gajah Pelalawan adalah kegagalan pengamanan oleh PT RAPP, sebab terdapat empat ekor gajah yang dibantai di dalam konsesi hanya dalam rentang delapan bulan.
Terlebih, terungkap dalam persidangan bahwa pelaku beraksi dengan memanfaatkan jalan utama perusahaan tanpa ada pemeriksaan ketat.
Pihak koalisi meminta Kementerian Kehutanan untuk mengevaluasi izin perusahaan yang terbukti gagal menjalankan kewajibannya untuk menjaga areal izinnya dari aktivitas ilegal berupa perburuan satwa yang dilindungi.
Menurut mereka, penting juga untuk menghitung valuasi dampak ekologis secara mendalam agar dapat menjadi alternatif dasar penuntutan demi memberikan rasa adil bagi gajah sumatera, khususnya yang hidup di lanskap Tesso Nilo.
Koalisi Untuk Gajah Pelalawan terdiri dari beberapa organisasi masyarakat sipil dan media, yaitu For Gajah Rahman, Garda Animalia, Geopix, Jikalahari, Mongabay Indonesia, Rimba Satwa Foundation, dan Yayasan Taman Nasional Tesso Nilo. Anggota koalisi ini telah melakukan pemantauan sejak sidang perdana.
Selain menuntut JPU untuk memberikan tuntutan maksimal, mereka juga mendesak Penyidik Ditreskrimsus Polda Riau untuk segera menangkap DPO dan segera menyelesaikan penyidikan kasus TPPU, mendalami keterlibatan pihak perusahaan dan pengiriman logistik, serta bekerja sama dengan Polisi Militer untuk memeriksa keterlibatan TNI aktif dalam pembelian amunisi aktif.
