Gardaanimalia.com - Berkas perkara kasus kepemilikan opsetan atau awetan satwa dilindungi dengan tersangka berinisial MDR (30) telah dinyatakan lengkap (P21).

Keputusan ini berdasarkan penelitian Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara dengan surat nomor B-327/P.1.4/Eku.1/1/2025 tertanggal 30 Januari 2025.

Melansir laman resmi Balai Gakkum Kehutanan Wilayah Sulawesi, penyerahan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) dijadwalkan pada 27 Februari 2025.

Sejak November 2024, MDR (30) telah ditahan di Rutan Kelas II A Manado.

Ia ditetapkan sebagai tersangka karena memiliki bagian-bagian satwa liar yang dilindungi. 

Barang bukti yang disita petugas meliputi 10 tengkorak rusa timor (Rusa timorensis) lengkap dengan tanduk, 3 pasang tanduk rusa timor, 1 tengkorak buaya muara (Crocodylus porosus), dan 1 ekor burung kasturi kepala-hitam (Lorius lory) dalam kondisi hidup.

Pengamanan tersangka berikut barang buktinya berhasil dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Balai Gakkum Kemenhut Wilayah Sulawesi, Seksi Wilayah III Manado.

Operasi ini sukses dilakukan atas informasi awal yang diberikan Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Sulawesi Utara di Pelabuhan Samudera Bitung.

Balai Karantina menemukan seekor burung kasturi kepala-hitam dan bagian-bagian tubuh satwa liar.

Temuan itu segera dilaporkan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sulawesi Utara.

Tim BKSDA Sulawesi Utara kemudian bergerak cepat untuk mengamankan tersangka beserta barang bukti.

MDR disangkakan melanggar ketentuan Pasal 40A Ayat (1) huruf d dan huruf f jo. Pasal 21 Ayat (2) huruf a dan huruf c Undang-undang Nomor 32 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (KSDAHE) dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 15 tahun.

“Kasus ini merupakan bukti kerjasama dan sinergitas yang baik antara Gakkum KLHK Wilayah Sulawesi bersama dengan Balai KSDA Sulawesi Utara, Balai Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan Sulawesi Utara serta stakeholder lainnya,” ungkap Kepala Balai Gakkum Kemenhut Wilayah Sulawesi, Aswin Bangun, Rabu (26/2/2025), dilansir dari Suara Sulut. 

Kasus Kedua: Jual Beli Satwa Liar Dilindungi dalam Keadaan Hidup

Tak hanya itu, kasus perdagangan satwa liar lain juga telah dinyatakan lengkap (P21) pada 16 Desember 2024.

Kasus ini melibatkan CK (39) yang dibekuk aparat di kediamannya, Desa Sea II, Kecamatan Pineleng, Kabupaten Minahasa, Sulut pada 4 Oktober 2024 saat hendak bertransaksi satwa liar.

Saat digerebek, petugas mendapati 4 ekor burung betet kelapa paruh besar (Tanygnathus megalorynchos) dan 2 ekor nuri bayan (Eclectus roratus). Keduanya merupakan satwa dilindungi. 

CK, warga asal Desa Torout Jaga IV, Kecamatan Tompaso Baru, Minahasa Selatan diketahui merupakan pemilik sekaligus penjual burung-burung tersebut.

Sebagai tindak lanjut, Balai Gakkum Kemenhut Wilayah Sulawesi sudah menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara pada 23 Januari 2025.

Dengan ini, CK resmi berada di dalam kewenangan JPU dan akan menjalani sidang.

Kasus tersebut berhasil ditindak atas informasi dari masyarakat mengenai aktivitas jual beli satwa liar di Minahasa.

Saat ini, guna menjalani proses lebih lanjut tersangka CK diterungku di Rumah Tahanan (Rutan) Kelas II A Manado.

Aswin menegaskan bahwa tersangka CK dijerat dengan Pasal 21 Ayat (2) huruf a Jo. Pasal 40 Ayat (2) UU Nomor 5 Tahun 1990 tentang KSDAHE.

MDR dan CK terancam hukuman penjara paling singkat 3 tahun dan paling lama 15 tahun, serta denda minimal kategori IV hingga maksimal kategori VII.

Komitmen Gakkum Kemenhut dalam Penegakan Hukum

Aswin menegaskan penanganan kasus ini mencerminkan komitmen kuat Gakkum Kehutanan dalam memberantas segala bentuk kejahatan di bidang kehutanan, khususnya perdagangan satwa liar yang dilindungi.

“Perdagangan ilegal satwa liar bukan sekadar pelanggaran hukum, tetapi juga ancaman serius terhadap kelestarian biodiversitas yang menjadi fondasi keseimbangan ekosistem,” tegas Aswin.

Lebih lanjut, Gakkum Kemenhut telah mengembangkan teknologi cyber patrol untuk memantau aktivitas perdagangan ilegal satwa liar di berbagai platform daring, termasuk marketplace dan media sosial.

Selain itu, koordinasi dengan pihak kepolisian, karantina, dan bea cukai juga akan diperkuat agar mencegah kejahatan serupa terulang kembali serta sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menegakkan hukum untuk melindungi satwa liar yang dilindungi.

Ia berharap, kerja sama antara masyarakat dan instansi terkait dapat terus diperkuat demi kelestarian keanekaragaman hayati Indonesia.