Perlindungan Satwa dalam Mendukung Pembangunan Berkelanjutan

13 Agustus 2020|By Garda Animalia

[caption id="attachment_4001" align="aligncenter" width="681"] Beragam satwa liar dan ilustrasi perburuan terhadap satwa. Foto: Dok. CITES[/caption]

Oleh: Anugrah Ekandina Putri, Kontributor Garda Animalia

Gardaanimalia.com - Giatnya kemajuan industri dan tingginya pangsa perdagangan yang semakin berkembang pesat menjadi pertanyaan besar tentang dampak signifikan apa yang terjadi terhadap ekosistem. Hal ini mengingat komponen yang menjadi subjek berlangsungnya praktik industri maupun perdagangan tidak terlepas dari aspek lahan kehutanan dan kelautan, serta semua komponen yang hidup di dalamnya. Berdasarkan informasi yang dikutip dari LIPI, data Perserikatan Bangsa-Bangsa menunjukkan lebih dari seperlima lahan di bumi berkurang dalam kurun waktu tahun 2000–2015. Berkurangnya lahan hutan sebagai habitat satwa liar dan keanekaragaman hayati keseluruhan mempengaruhi penurunan produktifitas terhadap lahan hijau sekaligus menambah daftar merah pada International Union for Conservation of Nature. Kemajuan industri seharusnya saling berintegrasi dengan komitmen terhadap lingkungan dan ekosistem. Teknologi 4.0 harus memperhatikan upaya sekaligus solusi dalam perlindungan biodiversitas, di antaranya adalah lahan hijau, satwa liar, habitatnya dan segala komponen sumberdaya ekosistem. Keanekaragaman hayati dan seluruh komponennya berhubungan erat dengan target pencapaian SDGs, terutama poin 14 mengenai ekosistem laut dan poin 15 mengenai ekosistem daratan. Oleh karena itu, menjadi sebuah urgensitas bagi pemerintah maupun pihak pendukung lainnya dalam memaksimalkan perlindungan terhadap keberlangsungan ekosistem sebagai tempat bernaungnya keanekaragaman hayati.

SDG 14 dan 15: Fakta di Lapangan

Perburuan dan perdagangan satwa liar secara ilegal terus menggagalkan upaya konservasi, dengan hampir 7.000 spesies flora dan fauna dilaporkan dalam perdagangan ilegal yang melibatkan 120 negara.
Dari 8.300 anakan yang diketahui, 8 persennya punah dan 22 persen berisiko punah.
Dari lebih dari 80.000 spesies pohon, kurang dari 1 persen dalam proses pengembangan penelitian dengan tujuan analisis pembelajaran dan penggunaan potensial.
Ikan menyediakan 20 persen protein hewani bagi sekitar 3 miliar orang. Hanya sepuluh spesies yang menyediakan sekitar 30 persen perikanan tangkap laut dan sepuluh spesies menyediakan sekitar 50 persen produksi budidaya perikanan.

**Target Sustainable Development Goals - Indonesia**

Melindungi, memulihkan dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan secara berkelanjutan, memerangi desertifikasi, serta menghambat degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati.
Melakukan aksi segera untuk mengakhiri perburuan dan penjualan spesies flora dan fauna yang dilindungi dengan pengawasan dalam penawaran maupun permintaan produk satwa liar illegal.
Mengatur pemanenan dan mengakhiri penangkapan ikan yang berlebihan, praktik ilegal, penangkapan ikan yang tidak dilaporkan dan tidak diatur.

Untuk mendukung perlindungan terhadap biodiversitas, salah satu yang bisa menjadi rujukan mengacu pada aspek ketentuan CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) mengenai perlindungan terhadap spesies, yang terdiri dari aspek ketelusuran, aspek keberlanjutan, dan aspek legalitas hukum. Aspek ketelusuran mencakup bentuk pengawasan terhadap upaya perlindungan subjek, yaitu flora dan fauna serta habitatnya. Aspek keberlanjutan berkaitan pada sistem konservasi yang diimplementasikan terhadap segala macam kegiatan yang melibatkan subjek flora dan fauna serta habitatnya. Sedangkan aspek legalitas hukum menjadi dasar regulasi yang berkaitan dengan perlindungan, pengawasan, pelestarian, dan pedoman dalam implementasi hukum terhadap praktik pelanggaran. Menilik dari apa yang sudah diupayakan, perlindungan terhadap satwa bukan hanya sebatas usaha melindunginya dari praktik illegal maupun kejahatan, namun juga sebagai bentuk aktualisasi upaya mendukung pembangunan berkelanjutan. Sebaliknya, pembangunan tidak sebatas diartikan sebagai pemenuhan komoditas ekonomi yang seringkali berakhir dalam bentuk eksploitasi terhadap biodiversitas, namun juga perlu mempertimbangkan penyeimbangan faktor lingkungan sebagai basic dari keseimbangan ekosistem. Dalam hal ini, semua pihak bertanggung jawab dalam mendukung pengawasan terhadap praktik ilegal satwa liar dan habitatnya, serta mendukung pelestarian komponen ekosistem yang berefek jangka panjang.