Gardaanimalia.com - Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Aceh meminta Gakkum KLHK untuk transparan dan terbuka ke publik dalam menangani kasus dugaan perdagangan kulit harimau sumatera.

Direktur Eksekutif Daerah Walhi Aceh, Ahmad Shalihin atau akrab disapa Om Sol menegaskan, dalam penegakan hukum tidak boleh ada tebang pilih dan harus membongkar sampai ke akar-akarnya.

Menurutnya, siapapun pelakunya harus ditindak agar tak terulang lagi kasus kejahatan lingkungan di Tanah Rencong di masa yang akan datang.

Dia juga menyoroti, bahwa Gakkum KLHK harus mampu mengungkap ke publik aktor utama atau pelaku kejahatan terhadap satwa dilindungi untuk memutus mata rantai peredaran tersebut di Aceh.

"Bila pelaku utama tidak ditangkap, dikhawatirkan kasus yang sama akan berulang kembali dan kejahatan terhadap satwa dilindungi akan terus terjadi," ungkap Om Sol dalam keterangan tertulis, Rabu (25/5).

Meski begitu, dirinya juga mengapresiasi kinerja penegak hukum yang telah menangkap pelaku perdagangan kulit harimau di Bener Meriah.

"Ini bisa menjadi jalan masuk untuk membongkar mafia perdagangan satwa dilindungi yang beroperasi di Serambi Makkah, baik lintas provinsi maupun antarnegara," lanjutnya.

Dia juga menyebut, bahwa keterbukaan itu penting agar publik dapat melihat kebenaran, bahwa selama ini ada mafia perdagangan satwa dilindungi di Aceh.

Kemudian, ujarnya, hal tersebut juga bisa menjadi bukti bahwa penegak hukum tidak tebang pilih dalam menegakkan hukum, siapapun yang bersalah akan berhadapan dengan hukum.

"Segera ungkap siapa dalang utama peredaran satwa liar yang sangat dilindungi ini. Selain itu harus ada upaya konkret untuk mengungkap mata rantai peredaran satwa liar di Aceh," ungkapnya.

Jadi, menurut Om Sol, Balai Gakkum Walhi KLHK juga harus membongkar aktor utama. "Jangan hanya pelaku lapangan saja, kalau pelaku utama tidak ditangkap, kasus serupa dipastikan akan terulang lagi," paparnya.

Dia mengatakan, Walhi Aceh bersama masyarakat sipil lainnya akan terus memantau perkembangan, serta siap membantu penegak hukum dalam penanganan kasus tersebut.

"Bila masyarakat punya informasi terkait dengan perdagangan satwa dilindungi, gak berani melapor ke penegak hukum, bisa melaporkan ke Walhi," ujar Om Sol.

Karena menurutnya, penting ada gerakan bersama mengingat Aceh sebagai daerah yang memiliki kekayaan biodiversity. Sehingga perlu melakukan upaya keras untuk mengurangi perdagangan satwa liar, utamanya yang dilindungi.

"Aceh memang masih memiliki hutan, namun satwa liar penghuni hutan secara pasti akan menghilang jika tidak dilakukan tindakan penegakan hukum yang serius dan juga pemenuhan kebutuhan masyarakat di sekitar hutan agar menjadi bagian dalam melakukan pelestarian satwa liar," pungkasnya.