Gardaanimalia.com – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia atau Walhi Aceh ungkap bahwa dampak perlindungan lingkungan dinilai tak selaras dengan anggaran yang digelontorkan oleh konsorsium TFCA Sumatera.
Pasalnya, Tropical Forest Conservation Action for Sumatera (TFCA) menggelontorkan dana yang tak sedikit untuk 12 lembaga konsorsium yang mengelola.
Dari tahun 2012 hingga 2021, dana yang dikucurkan mencapai 160 milyar rupiah. Jika dibagi rata-rata, anggaran yang dikeluarkan tiap tahunnya mencapai 17,7 milyar rupiah, ungkap Muhammad Nur, Direktur Walhi Aceh.
“Fakta di lapangan, kerusakan hutan, kematian satwa, konflik, dan perburuan terhadap satwa lindung terus terjadi. Dampak perlindungan tidak sebanding dengan anggaran yang dihabiskan,” ujarnya dalam siaran pers, Rabu (3/11).
Muhammad Nur, mengatakan bahwa dampak perlindungan yang dihasilkan tak sebanding dengan besarnya anggaran tersebut. “Artinya uang besar yang dihamburkan TFCA tidak menyelesaikan persoalan konflik satwa-manusia,” tambahnya.
Lebih jauh Nur menyebut, sebagian besar dana yang TFCA kucurkan dihabiskan untuk belanja alat kerja, gaji dan operasi para petinggi yang terlibat dengan gaji besar, selebihnya seminar-seminar dan Forum Grup Diskusi (FGD), dikutip dari betahita.
Informasi yang beredar bahkan menyebut bahwa ada puluhan miliar dana TFCA yang diberikan kepada Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) setempat untuk pembuatan pagar, atau belanja fisik, ujar Nur.
Ia mengatakan bahwa hasil pemantauan yang dilakukan Walhi sejak 2016-2021, ada sekitar 46 individu gajah mati, sebagian besar karena konflik dan sisanya karena perburuan dan kematian alami.
Pun kasus perdagangan kulit harimau, serta konflik gajah juga masih masif terjadi. “Artinya uang besar yang dihamburkan TFCA tidak menyelesaikan persoalan konflik satwa-manusia,” pungkas Nur.
Di mana konflik yang terjadi selalu menimbulkan kerugian bagi satwa maupun warga sekitar. Hal tersebut menyumbang angka kematian yang cukup tinggi bagi sejumlah satwa dilindungi.
Bagi manusia, konflik sering kali merugikan dalam aspek ekonomi. Pada kasus konflik gajah misalnya, warga kerap mengalami kerugian berupa kebun yang rusak.
”Namun, warga yang terdampak tidak pernah diberi ganti rugi dan minim dilibatkan. Mereka hanya menjadi obyek atas program perlindungan satwa,” jelas Nur.
Nur juga menambahkan bahwa anggaran sebesar ini harusnya mampu mendukung masyarakat lokal untuk terlibat langsung dalam perlindungan satwa di garda terdepan.
