Gardaanimalia.com - Dari tujuh tergugat, hanya dua yang menghadiri agenda mediasi. SCENTS selaku penggugat tidak melihat rasa bersalah para pihak yang diduga terlibat dalam penyelundupan 3 ton sisik trenggiling. Ia meragukan kesediaan para tergugat melakukan pemulihan lingkungan.
Buntut gugatan perdata kasus penyelundupan 3 ton sisik trenggiling (Manis javanica), Yayasan Science for Endangered and Trafficked Species (SCENTS) menjalani proses mediasi dengan tujuh pihak tergugat di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Timur, Kamis (19/11/2026).
Gugatan ini ditujukan kepada sejumlah individu dan perusahaan yang diduga terlibat dalam rantai perdagangan ilegal sisik trenggiling lintas negara.
Namun, dari tujuh pihak tergugat, hanya perwakilan PT Viena Trans Mandiri dan PT Temu Satu Rasa yang hadir. Karena tidak dihadiri seluruh tergugat, proses mediasi ditunda dan dijadwalkan kembali pada 30 November 2026.
Nasrul Saftiar Dongoran dari NET Attorney selaku kuasa Hukum SCENTS mengatakan, apabila para tergugat tetap tidak memenuhi panggilan dalam kesempatan berikutnya, mediasi dapat dinyatakan gagal dan perkara dilanjutkan ke tahap pemeriksaan persidangan.
“Mediasi akan dianggap gagal dan dilanjutkan ke dalam pemeriksaan di persidangan mulai dari pembacaan gugatan, jawaban replik hingga proses pembuktian,” tegasnya.
Nasrul mengatakan pihaknya telah menyerahkan resume perkara kepada mediator dan para tergugat.
“Selaku penggugat telah mengajukan resume perkara untuk tuntutan terhadap para tergugat agar melaksanakan pemulihan lingkungan, kemudian pengakuan trenggiling sebagai subjek hukum, dan melakukan tindakan-tindakan pemulihan lingkungan,” ujar Nasrul.
Direktur Yayasan SCENTS, Ma’ruf Erawan, juga menegaskan pihaknya tidak akan berkompromi terhadap tuntutan pertanggungjawaban atas kejahatan perdagangan satwa liar. Menurutnya, upaya penyelesaian perkara harus tetap berorientasi pada pertanggungjawaban para pihak yang diduga terlibat.
“Karena para pelaku juga tidak bernegosiasi ketika melakukan kejahatan, jadi kami tidak bernegosiasi juga dengan mereka,” tegas Ma’ruf.
Ma’ruf juga mengajak aktivis lingkungan, organisasi nonpemerintah (NGO), dan pemerintah untuk mendukung upaya penegakan keadilan bagi satwa liar yang menjadi korban perdagangan ilegal.
“Kita akan blow up terus isu ini, karena keberhasilan ini akan menjadi tonggak untuk kasus-kasus yang lain,” harap Ma’ruf.
Penggugat Menyayangkan Tidak Ada Permohonan Maaf dari Tergugat
Nasrul menyayangkan, berdasarkan resume perkara yang dibaca pihak penggugat, tiga tergugat, yakni Vu Xuan Ha alias Anthony, Muhammad Ilham Saleh, dan PT Viena Trans Mandiri, dinilai tidak menunjukkan rasa bersalah maupun iktikad baik atas perdagangan sisik trenggiling tersebut. Padahal, kasus ini diduga telah menyebabkan kematian ribuan individu trenggiling.
“Sebenarnya para tergugat ini seminimal-minimalnya bentuk permohonan maaf itu tidak ada,” ujar Nasrul.
Nasrul juga mempertanyakan kemungkinan para tergugat bersedia melakukan pemulihan lingkungan secara sukarela apabila permohonan maaf saja tidak disampaikan selama proses mediasi.
Atas dasar itu, SCENTS meminta majelis hakim PN Jakarta Timur untuk menjatuhkan putusan terhadap para tergugat, baik perorangan maupun korporasi, yang mewajibkan mereka bertanggung jawab atas pemulihan lingkungan serta mencegah terulangnya perdagangan ilegal sisik trenggiling.
Kronologi Gugatan Perdata SCENTS
Gugatan perdata ini berawal dari upaya SCENTS memperluas pertanggungjawaban hukum atas perdagangan lintas negara sisik trenggiling. Tidak hanya melalui penindakan pidana terhadap pelaku, mereka juga menempuh jalur perdata untuk menuntut pemulihan kerugian ekologis akibat perdagangan satwa dilindungi.
Dalam resume perkara tertanggal 11 November 2026, SCENTS menjelaskan bahwa gugatan diajukan atas dugaan perbuatan melawan hukum berupa perdagangan satwa liar dilindungi secara transnasional yang bertentangan dengan ketentuan hukum nasional dan internasional.
Yayasan ini juga mendasarkan kedudukan hukumnya pada mandat organisasi dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup serta ketentuan Pasal 92 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
Gugatan tersebut terdaftar dengan nomor perkara 565/Pdt.G/2026/PN Jkt.Tim di PN Jakarta Timur.
SCENTS menggugat tujuh pihak yang terdiri atas empat individu dan tiga perusahaan, yakni Andi Agung Mulya, Tonny Tumbelaka, Vu Xuan Ha alias Anthony, dan Muhammad Ilham Saleh.
Sementara, tiga perusahaan yang menjadi tergugat, yaitu PT Viena Trans Mandiri, PT Temu Satu Rasa, dan PT Lestari Wijaya Abadi. Selain itu, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) turut dicantumkan sebagai Turut Tergugat.
Melalui gugatan tersebut, SCENTS meminta majelis hakim menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum serta mengakui trenggiling sebagai subjek hukum. Penggugat juga menuntut agar ketujuh tergugat bertanggung jawab membayar biaya pemulihan lingkungan sebesar Rp2.462.345.000.
Dana tersebut direncanakan untuk membiayai empat program utama. Pertama, pemantauan populasi trenggiling yang tersisa di Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) sebesar Rp1,422 miliar.
Kedua, pemulihan habitat trenggiling seluas 15 hektare sebesar Rp337,845 juta. Ketiga, penelitian molekuler terhadap sisik sitaan dan populasi trenggiling sebesar Rp577,5 juta.
Keempat, edukasi publik mengenai trenggiling, jasa ekosistem, serta dampak perdagangan ilegalnya sebesar Rp125 juta.
SCENTS juga meminta agar dana pemulihan ditempatkan dalam rekening khusus Kepaniteraan PN Jakarta Timur.
Untuk menjamin pelaksanaannya, penggugat mengusulkan pembentukan tim pelaksana dan pengawasan yang melibatkan pihak berkompeten, organisasi masyarakat sipil, serta penggugat.
Selain itu, SCENTS meminta penetapan sita jaminan terhadap sejumlah rekening milik para tergugat dan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp50 juta per hari apabila kewajiban dalam putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tidak dilaksanakan.
Melalui gugatan ini, SCENTS berharap pertanggungjawaban atas perdagangan sisik trenggiling tidak berhenti pada penghukuman individu, tetapi juga menjangkau korporasi dan pihak-pihak yang diduga memperoleh manfaat dari rantai perdagangan ilegal tersebut.
Upaya pemulihan populasi dan habitat diharapkan menjadi bagian dari penyelesaian perkara, sekaligus mendorong perlindungan trenggiling dan keanekaragaman hayati Indonesia secara lebih luas.
















