Gardaanimalia.com - Pemerhati dan Pegiat satwa asal Surabaya, Singky Soewadji menyatakan siap untuk menampung ratusan burung dilindungi hasil sitaan aparat yang dikabarkan terancam mati massal karena kurang pakan.

Singky menyatakan kesiapannya untuk menampung 443 ekor burung sitaan yang kini hanya tersisa 380 ekor saat menemui Kepala Balai Besar Konservasi dan Sumber Daya Alam Jawa Timur (BBKSDA Jatim) dan jajarannya di Surabaya.

"Saya sudah meeting, dan telah saya siapkan 30 kandang yang cukup representatif, tapi sesuai prosedur harus di BAP (Berita Acara Pemeriksaan - red). Besok pagi Tim BBKSDA Jatim akan meninjau dengan tujuan membuat BAP lokasi yang saya siapkan untuk penampungan sementara di Surabaya,” ujarnya dilansir dari media suarapubliknews.net, Senin (7/1/2019).

Dia menyampaikan bahwa BBKSDA Jatim saat ini akan berkoordinasi dengan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur untuk penanganan 380 ekor burung dilindungi yang merupakan barang bukti di persidangan.

“Saya sudah tegaskan ke kepala BBKSDA Jatim, agar menjelaskan ke pihak Kejati bahwa satwa sitaan ini punya unsur nyawa, punya harkat hidup, bukan barang,” katanya.

Sebelumnya Singky menghimbau kepada aparat penegak hukum untuk tidak menindak para pelaku kejahatan satwa apabila tidak dapat menyelamatkan satwa sitaan.

"Aparat kepolisian bisa mendapatkan tudingan turut serta melakukan pembunuhan masal terhadap ratusan burung yang dilindungi, jika dari hasil penangkapannya tidak ditindak lanjuti dengan perawatan sebagaimana mestinya,", Ujar Singky.

Sikap dan pernyataan Singky juga mendapat dukungan dari Mantan Waka Polri Komjen Pol (Purn) Drs. Oegroseno, SH., yang saat ini menduduki posisi sebagai Komisaris PLN.

Oegroseno mengatakan bahwa pemerintah harus peduli pada penyelamatan dan perlindungan satwa. Ia juga meminta agar segera dibentuk sebuah Yayasan yang terdaftar di Kemenkumham dan account penggalangan dana masyarakat peduli satwa melalui media sosial dan hasilnya diinfokan kembali kepada masyarakat.

“Seperti contoh WWF (World Wildlife Fund) juga bagus. Seharusnya pemerintah pusat atau pemerintah daerah care terhadap masalah perlindungan satwa ini,” ujarnya pada Minggu (06/01/2019).

Referensi : suarapubliknews.net