Gardaanimalia.com - Indonesia tidak lagi sekadar menghadapi krisis lingkungan biasa. Negeri ini kini terperangkap dalam krisis ekologis sistemik akibat kebijakan pembangunan yang tidak terintegrasi, bahkan saling menghancurkan.
Laporan Indonesia Environmental Outlook (IEO) 2026 yang disusun Yayasan KEHATI menyebut fenomena ini sebagai “kanibalisme antar sektor”. Kondisi ini terjadi ketika sektor hutan, air, pangan, dan energi saling mengorbankan dalam lingkaran krisis yang terus berulang.
Penyusun IEO 2026, Muhamad Burhanudin, menegaskan bahwa krisis ekologis di Indonesia tidak bisa lagi dipandang secara sektoral. Ia mencontohkan, ekspansi pangan dan energi yang memicu deforestasi, malah merusak sistem hidrologi dan memicu krisis air. Krisis air kemudian mengganggu produksi pangan, yang pada akhirnya kembali memicu pembukaan lahan baru.
“Selama ini sektor pembangunan berjalan sendiri-sendiri. Ketika satu sektor diperkuat dengan mengorbankan sektor lain, yang terjadi bukan pertumbuhan, melainkan akumulasi krisis,” ujar Burhanudin, Rabu (13/5/2026).
Kata dia, hasil kajian menunjukkan bahwa Pulau Sumatera bahkan menjadi potret paling nyata dari kegagalan tata kelola tersebut.
Sepanjang 2025, banjir dan longsor di tanah Sumatera merenggut 1.204 nyawa, menyebabkan 148 orang hilang, dan memaksa sekitar 242.000 warga mengungsi. Kerugian ekonomi akibat bencana tersebut ditaksir mencapai Rp68,67 triliun.
Angka ini jauh melampaui pendapatan pajak negara dari sektor sawit yang hanya sebesar Rp50,2 triliun pada 2024.
"Bencana ini bukan sekadar dipicu cuaca ekstrem, tetapi diperparah oleh degradasi hutan dan tata kelola lanskap yang buruk di kawasan hulu dan sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS)," tegasnya.
Burhanudin menambahkan, data menunjukkan dalam tiga dekade terakhir, Sumatera kehilangan 1,2 juta hektare hutan akibat konversi ke perkebunan sawit. Secara nasional, 99 persen dari 3.100 kejadian bencana di Indonesia sepanjang 2025 merupakan bencana hidrometeorologis.
Terpisah, Direktur Program Yayasan KEHATI, Rony Megawanto, memperingatkan bahwa Indonesia sedang bergerak menuju fase “bencana permanen”. Bencana terjadi hari ini bukan lagi insidental. Jika pola pembangunan terus dipertahankan, bencana akan menjadi kondisi normal baru.
IEO 2026 kata Rony, mencatat sebanyak 59 persen deforestasi terjadi di dalam konsesi resmi. Kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan kemudahan izin usaha kehutanan disebut mempercepat kerusakan hutan. Dengan laju deforestasi rata-rata 147.000 hektare per tahun, Indonesia diproyeksikan kehilangan 3,5 juta hektare lahan lagi pada 2045.
"Dampak krisis ini pun mulai menggerus ekonomi nasional. IEO 2026 memprediksi krisis lingkungan berpotensi menurunkan Produk Domestik Bruto (PDB) hingga 3 sampai 5 persen per tahun dalam skenario terburuk," ujarnya.
Rony bilang, menghadapi ancaman tersebut, IEO 2026 menawarkan dua jalur masa depan. Pertama, skenario business as usual yang akan membawa Indonesia pada kebangkrutan ekologis. Kedua, transformasi sistemik melalui perubahan paradigma pembangunan.
Transformasi ini menurut Rony, menuntut penempatan hutan sebagai fondasi utama pembangunan, penghentian ekspansi ekstraktif di lanskap kritis, serta reformasi kebijakan lintas sektor. Selain itu, penguatan hak masyarakat adat dan transisi energi yang ramah ekologi menjadi kunci mutlak.
“Jalan keluar sebenarnya sudah ada. Masalahnya bukan pada kurangnya pengetahuan, tetapi pada keberanian untuk mengubah cara kita membangun,” tutup Burhanudin.
The Land of Tiger
Hutan di Pulau Sumatera, khususnya di Sumatera Barat, diketahui merupakan habitat harimau sumatera (Panthera tigris sumatrae) dan satwa lain, serta ragam tumbuhan yang kini sudah berada di titik kritis seiring menyusutnya luasan hutan.
Data terbaru IEO 2026 menunjukkan bahwa dalam tiga dekade terakhir, Sumatera telah kehilangan sedikitnya 1,2 juta hektare tutupan hutan akibat konversi lahan menjadi perkebunan kelapa sawit secara masif, yang tentu saja menjadi ancaman langsung terhadap keseimbangan biodiversitas di masa depan.
Berdasarkan catatan Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Sumatera Barat, khusus untuk harimau sumatera, keberlangsungan hidupnya bergantung pada dua kategori lanskap utama yang kini semakin terfragmentasi oleh aktivitas manusia.
Lanskap pertama adalah kategori lanskap besar yang mencakup kawasan strategis mulai dari Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), Suaka Margasatwa Barisan, Batang Pangean I dan II, hingga ke wilayah Rimbang Baling. Kawasan ini merupakan benteng pertahanan utama bagi populasi harimau sumatera di bagian tengah pulau.
Secara ekologis, lanskap besar tersebut memiliki kapasitas atau daya tampung untuk menyokong kehidupan sekitar 70 ekor harimau sumatera. Luasnya wilayah jelajah di kawasan ini memungkinkan satwa tersebut mempertahankan genetik dan populasi yang sehat jika hutan tetap terjaga secara utuh tanpa gangguan.
Selain itu, terdapat lanskap kategori sedang yang membentang dari Cagar Alam Maninjau, Malampah Alahan Panjang, Rimbo Panti, hingga melintasi batas provinsi menuju Batang Gadis dan Batang Toru di Sumatera Utara. Lanskap ini berfungsi sebagai koridor penting bagi pergerakan satwa liar antarwilayah. Kawasan lanskap sedang ini tercatat mampu mendukung populasi antara 20 hingga 70 ekor harimau sumatera.
Keberadaan koridor ini sangat krusial untuk mencegah terjadinya isolasi populasi yang dapat menyebabkan penurunan kualitas genetik akibat perkawinan sedarah (inbreeding).
Kedua lanskap ini tidak hanya menjadi rumah bagi harimau, tetapi juga dihuni oleh berbagai spesies satwa langka dan kekayaan flora endemik lainnya.
Kerusakan pada satu bagian ekosistem akan berdampak domino terhadap seluruh rantai makanan dan kekayaan hayati yang ada di dalamnya. Namun, realita konversi hutan menjadi perkebunan sawit telah menciptakan tekanan yang luar biasa terhadap habitat-habitat tersebut.
Hilangnya berjuta hektare hutan berarti hilangnya sumber pakan, area jelajah, dan perlindungan alami bagi satwa liar, yang kemudian memicu meningkatnya konflik antara manusia dan satwa.
