Gardaanimalia.com - Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) adalah sebuah perahu ringkih yang ditumpangi oleh penumpang dengan jumlah jauh melebihi kapasitas maksimumnya.

Perahu ini sedang terombang di tengah badai deforestasi yang sedari puluhan tahun lalu melanda Provinsi Riau. Perkebunan sawit merupakan salah satu bibit utama pembentuk badai ini.

Awalnya, wilayah TNTN merupakan lahan milik dua perusahaan, PT. Dwi Marta dan PT. Nanjak Timur. Kedua perusahaan ini telah berkuasa selama 30 tahun, sampai pada awal tahun 2000-an pemerintah mendukung perubahan status lahan dari Hutan Produksi Terbatas (HPT) menjadi kawasan konservasi.((Balai Taman Nasional Tesso Nilo. Sejarah Kawasan Status, Kondisi dan Legalitas.))

Putusan ini ditetapkan karena lahan tersebut merupakan titik panas konflik antara gajah sumatera dan manusia. Gajah sering masuk ke dalam lahan garapan warga maupun perusahaan.

Lama kelamaan, gajah dianggap sebagai hama yang berakibat pada dibunuhnya banyak individu gajah menggunakan senapan dan racun.

Kekacauan konflik ini juga mengundang banyak pemburu liar yang bisa memanfaatkan alasan konflik di balik motif perburuan mereka.

Oleh karena itu, pada tahun 2006 TNTN ditetapkan sebagai kawasan konservasi dengan luas 38.576 hektare yang kemudian diperluas lagi menjadi 81.793 hektare pada tahun 2014.

Wilayah ini ditujukan untuk menampung gajah sumatera (Elephas maximus sumatrensis) dan meredakan konflik yang sering terjadi dengan manusia.((Balai Taman Nasional Tesso Nilo. Sejarah Kawasan Status, Kondisi dan Legalitas.))

Namun, ketika tapal batas kawasan konservasi TNTN sudah ⎻tidak semerta-merta seluruh bagiannya⎻ menjadi suaka bagi gajah sumatera. Masih banyak warga yang menganggapnya sebagai rumah.

Contohnya adalah warga Dusun Toro Jaya yang hampir seluruh aktivitas kehidupannya berpusat di dalam kawasan TNTN. Mereka mendirikan pasar, membangun sekolah, dan memiliki sistem administratifnya sendiri.((Zamzami. 2018. “Fokus Liputan: Cerita dari Toro, Dusun Sawit di Tesso Nilo (Bagian 1).” Mongabay.))

Warga Dusun Toro Jaya juga butuh uang. Untuk itu, mereka menanam sawit. Makin banyak sawit yang ditanam, makin banyak keuntungan yang dipanen.

Maka, tidak mengejutkan kalau hutan alam di dalam TNTN hanya tinggal 30 persen saja. Sisanya diam-diam dibabat menjadi lahan sawit.

Tidak juga mengejutkan kalau konflik antara gajah sumatera dan manusia sama sekali tidak terselesaikan dan kerap justru menjadi semakin parah.

Dari kumpulan berita yang penulis dapatkan, setidaknya 49 ekor gajah terkonfirmasi mati di dalam dan sekitar TNTN sejak tahun 2010.

Mayoritas merupakan hasil dari aktivitas perburuan yang tidak jarang memanfaatkan alibi konflik. Angka ini juga tidak memperhitungkan gajah yang selamat dari perburuan namun jadi cacat permanen karenanya.

Di sisi lain, kerusakan lahan warga oleh gajah masih sangat sulit ditanggulangi. Sudah menjadi rutinitas bulanan bagi wilayah ini untuk memberitakan konfrontasi antara gajah dan warga lokal.

Warga Telanjur Nyaman, Lahan Telanjur Hilang

Dalam bahasa administrasi pemerintah, masalah tumpang tindih lahan TNTN adalah masalah ketelanjuran. Pemerintah telanjur menetapkan sebagian wilayah Tesso Nilo sebagai taman nasional ketika warga telanjur menetap sejak lama dan telanjur menggantungkan hidupnya pada petak-petak lahan di sana.

Hutannya telanjur dibabat menjadi kebun sawit dan habitat gajah sumatera telanjur terhimpit oleh lahan warga. Gajah telanjur dianggap hama oleh manusia dan manusia telanjur dianggap ancaman oleh gajah.

Untuk menanganinya, pemerintah membuat kebijakan-kebijakan yang telanjur terlalu rumit dan tidak selaras dengan satu sama lain.

DPR telanjur mengesahkan undang-undang, presiden telanjur menerbitkan Perpres, menteri telanjur mengeluarkan Permen. Ketiganya telanjur punya pendekatan yang berbeda-beda.((Bakhtiar, I., Suradireja, D., Santoso, H., dan Saputra, W. 2019. Hutan Kita Bersawit. DKI Jakarta: Kehati, 126 hal.))

Pelaksana peraturan di lapangan telanjur kebingungan dengan kebijakan yang perlu dieksekusi. Dan semua pihak telanjur pusing.

Untungnya, pada Februari 2016 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) mulai mencoba merapikan kerumitan ini dengan mengusung program Revitalisasi Ekosistem Tesso Nilo (RETN).

Yaitu serangkaian program yang ditujukan khusus untuk melakukan pembenahan kondisi lingkungan alam TNTN dengan fokus utama pada kepentingan masyarakat.((Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. 2021. RETN: Strategi KLHK Urai Konflik dalam Kawasan.))

Melalui program ini, pemerintah menggandeng warga di dalam kawasan TNTN melalui skema kemitraan konservasi. Skema ini merupakan salah satu skema milik pemerintah untuk mengatasi sang masalah ketelanjuran.

Dalam kemitraan konservasi, warga yang sudah telanjur tinggal di dalam TNTN diajak untuk menjadi pengawal kegiatan konservasi alih-alih didakwa sebagai oknum kriminal.

Yang Dilupakan oleh RETN

RETN menawarkan titik terang konflik lahan TNTN sampai kita sadar bahwa ada satu tokoh yang tertinggal dalam program ini. The elephant in the room. Sang gajah sumatera.

Sedikit sekali pembahasan dalam RETN yang menelisik solusi konflik gajah sumatera dan manusia.

Di TNTN, penanganan konflik ini berfokus pada kegiatan pengusiran yang dilakukan oleh elephant flying squad, yaitu regu gajah terlatih milik Balai TNTN yang bertugas menggiring gajah liar keluar dari lahan warga.((Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. 2021. Mengenal Elephant Flying Squad, Gajah Patroli Balai TN Tesso Nilo.))

Masalahnya, kegiatan pengusiran ini hanya bersifat sementara. Penanganan konflik tidak bisa hanya dilakukan oleh segelintir regu gajah elit saja. Kegiatan ini perlu dilakukan oleh seluruh pihak yang berpotensi terpapar oleh konflik.

Maka, aktor utama penanganan konflik ini semestinya adalah warga yang telah digandeng dalam program kemitraan konservasi RETN.

Dalam laporannya, A Future for All: The Need for Human-Wildlife Coexistence, WWF menegaskan bahwa fokus utama penyelesaian konflik manusia dan hewan liar adalah pada aspek manusianya, bukan aspek hewan liarnya.((Gross, E., Jayasinghe, N., Brooks, A., dkk. 2021. A Future for All: The Need for Human-Wildlife Coexistence. Gland: WWF, 102 hal.))

Kenapa? Sederhana saja. Manusia mudah diatur, hewan tidak.

Hal inilah yang luput dalam RETN. Program ini bekerja keras menangani masalah tumpang tindih lahan antara kebun warga dan wilayah taman nasional, tapi sang korban utama, para gajah sumatera, justru terpinggirkan dalam pembicaraannya.

Program RETN adalah inisiatif yang sangat baik dan perlu kita apresiasi. Skema kemitraan konservasi yang diusung di dalamnya punya potensi kuat untuk memulihkan kondisi lingkungan TNTN tanpa melanggar kesejahteraan masyarakat lokal.

Namun, langkah ini tidak cukup. Perlu ada pembicaraan yang eksklusif membahas solusi bagi konflik gajah sumatera dan manusia, bukan hanya konflik antara lahan warga dan lahan taman nasional saja.

Pemerintah tidak boleh hilang arah dalam tumpukan capaian administratif dan akhirnya lupa dengan tujuan awal dibentuknya TNTN, yaitu sebagai suaka bagi gajah sumatera di antara wilayah hutan yang sudah terdegradasi.

Kalau kata peribahasa kita, jangan sampai gajah di pelupuk mata justru tidak tampak.