Gardaanimalia.com - Bidang KSDA Wilayah III Jawa Barat titip rawat buaya muara ke Taman Safari Indonesia, Jawa Barat, Selasa (6/6/2023). Reptil dengan jumlah lima ekor itu merupakan penyerahan masyarakat.

Pengendali Ekosistem Hutan Bidang KSDA Wilayah III Jawa Barat Dindin Koesdinar jelaskan, kelima buaya dipindahkan guna jalani rehabilitasi sebelum lepas liar.

"Satwa tersebut memang hasil pemeliharaan dari kecil sehingga terdapat perubahan perilaku dari satwa. Dikhawatirkan kalau langsung dilepasliarkan ke alam, satwa tersebut tidak bisa bertahan hidup," kata Dindin.

Evakuasi dilakukan dengan cara memindahkan buaya dari kandang transit di kantor Bidang KSDA Wilayah III Jawa Barat ke kandang angkut.

Kelima satwa dipancing dengan pakan untuk masuk sendiri ke kandang angkut yang terbuat dari tripleks tebal dengan rangka kayu.

"Kita seminimal mungkin mengurangi tingkat stres (buaya). Jadi, tidak ditangkap secara langsung," lanjut Dindin kepada Garda Animalia, Kamis (8/6/2023).

Semua Buaya Sehat

Evakuasi dimulai sejak Selasa (6/6/2023). Pihak Taman Safari Indonesia sebanyak empat orang tiba di kantor KSDA di Kabupaten Ciamis sekira pukul 18.30 WIB. Proses evakuasi buaya ke kandang angkut selesai pada pukul 23.30 WIB.

Esok harinya, pihak Taman Safari Indonesia angkut lima ekor satwa itu pada pukul 05.00 WIB dan sampai di Bogor sekira pukul 15.00 WIB.

Satu ekor buaya ada yang cacat di mata kanan sejak diserahkan oleh warga. Namun, kondisi seluruh satwa liar itu ketika evakuasi secara umum sehat.

Dua buaya sudah berada di kandang transit BKSDA sejak 2021, yaitu didapat dari Tasikmalaya pada 15 Mei dan Pangandaran pada 20 November.

Sementara, tiga ekor lainnya diterima pada 2023, yaitu dari Cirebon pada 10 Februari, Indramayu pada 2 Mei, dan Banjar pada 19 Mei.

Setelah reptil dilindungi itu selesai rehabilitasi, pihak KSDA akan lakukan lepas liar pada lokasi yang tidak berkonflik dengan masyarakat.

Perlu diketahui, buaya muara (Crocodylus porosus) termasuk satwa dilindungi di dalam Peraturan Menteri LHK Nomor P.106 Tahun 2018.