Gardaanimalia.com – Kebun Binatang Surabaya (KBS) baru saja menyambut kehadiran bayi gajah sumatra (Elephas maximus sumatrensis). Kini, sudah berusia sekitar dua bulan.
Bayi gajah jantan ini telah diberi nama Rocky Balboa oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Dia terinspirasi dari nama petinju legendaris.
Dilansir dari JPNN, Rocky Balboa merupakan hasil perkawinan antara gajah sumatra betina bernama Lembang dan gajah jantan bernama Doa.
Saat ini, berat Rocky telah mencapai satu kuintal, meningkat pesat dari berat lahirnya yang hanya sekitar 15-20 kilogram.
Sebagai satu-satunya anak gajah di KBS saat ini, Rocky menjadi perhatian utama setelah kelahiran gajah Dumbo pada 22 Juli 2019 silam.
Eri Cahyadi mengatakan, “Alhamdulillah, Rocky dalam keadaan sehat dan kuat. Kami berharap dia tumbuh menjadi gajah dewasa yang sehat di KBS. Nama Rocky Balboa diberikan karena kami melihat kekuatan dan vitalitas anak gajah ini”.
Masa Bunting Gajah Sumatra Lebih Lama dari Manusia
Berkaitan dengan hal tersebut, Direktur Utama KBS Chairul Anwar menyebut, Rocky menunjukkan perilaku yang berbeda dari gajah-gajah lainnya. Tampilan Rocky lebih gagah.
Saat ini, Rocky masih belum diperkenalkan ke publik karena perlu menjaga kenyamanan dan kesehatannya. Perawatan khusus dilakukan untuk memastikan satwa tidak tertekan oleh kerumunan.
Anak gajah ini dijadwalkan untuk diperkenalkan secara resmi kepada masyarakat pada perayaan ulang tahun KBS pada 31 Agustus mendatang. Eri Cahyadi akan memimpin pengenalan tersebut.
Saat ini, KBS memiliki enam gajah. Tiga jantan dan tiga betina, termasuk Rocky dan kedua orang tuanya. Kelahiran Rocky merupakan hasil dari upaya pembiakan yang terus dilakukan di KBS.
Chairul menjelaskan bahwa proses pembiakan gajah memerlukan waktu yang cukup lama, dengan masa bunting yang bisa mencapai 11-12 bulan. Mirip dengan manusia, tetapi sedikit lebih lama.
“Kami terus melakukan upaya pembiakan karena induk betina Lembang sudah berusia hampir 50 tahun,” ujar Chairul.
Elephas maximus sumatrensis adalah jenis satwa dilindungi di Indonesia. Hal itu tercatat dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.106 Tahun 2018.
